KUNINGAN(KN),- Anggota Fraksi Gerindra-Bintang DPRD Kabupaten Kuningan, Sri Laelasari, mempertanyakan keberadaan pabrik pengolahan kotoran hewan (kohe) untuk dijadikan pupuk yang berlokasi di Kelurahan Cipari, Kecamatan Cigugur. Reaktorco.id, Jakarta — Gaji yang diterima anggota parlemen (DPR/DPRD) sangat fantastis. Gaji yang diterima para wakil rakyat ini mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Menurut Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 tentang Gaji Pokok dan Tunjangan Anggota DPR dan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, gaji pokok anggota DPR berkisar antara Rp 4,2 juta sampai Rp 5 TEMPOCO, Klaten -Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Klaten, Sidik Sujendro, jumlah gaji (take home pay) yang akan diterima anggota DPRD Klaten tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan DPRD di sejumlah daerah di wilayah Solo Raya."Mungkin tidak jauh beda dengan Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo," kata Sidik saat ditemui di kantornya pada Selasa siang, 25 Juli 2017. Dilansirdari Tribunnews jika semua komponen yang telah disebutkan sebelumnya dirinci, gaji yang diterima setiap anggota DPRD Kabupaten berkisar antara 36 juta hingga 45 juta per bulan, itu sudah sudah termasuk potongan PPh 21 pajak penghasilan sebesar 15 persen. Gaji anggota DPRD berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2017. Uang Representasi Rp 1.575.000. KalauKetua dan wakil ketua tidak diberi tunjangan transportasi kan mereka menerima inventaris kendaraan," ujarnya. Atas dasar aturan dan hitungan itu, kata Dedi Mulyadi, gaji anggota DPRD Garut kurang lebih Rp 36 Juta per bulannya. "Memang besarannya pariatif dan tidak akan sama, antara Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan yang lainnya. Ditanyaberapa gaji sebagai anggota DPRD Kuningan per bulan, Ade mengatakan, nominal gaji secara keseluruhan itu bisa mencapai 20 juta. "Ini murni inisiatif pribadi sebagai anggota dewan dari lPUYzq. Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Ade Abdul Jafar Sidiq menyerahkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak COVID-19. Andri Yanto Kuningan - Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Ade Abdul Jafar Sidiq merelakan seluruh gajinya sebagai wakil rakyat selama dua bulan dibelanjakan kebutuhan sembako bagi warga terdampak COVID-19. Ade memberikan bantuan sembako dengan memprioritaskan para janda tua, dan lansia.“Saya secara pribadi sudah melaksanakan bantuan kemanusiaan dalam rangka penanggulangan COVID-19. Bantuan ini diprioritaskan pada masyarakat binaan fokus terhadap para jompo, lansia, dan janda-janda tua,” kata Ade Abdul Jafar Sidiq, Kamis 23/4/2020.Ade mengaku, seluruh pembelian sembako berasal dari gaji sebagai anggota dewan selama dua bulan. Jika kondisinya masih tetap seperti ini, maka tak menutup kemungkinan akan kembali menyalurkan bantuan sembako dari gaji di bulan mendatang.“Ada sebanyak 750 paket sembako, masker yang saya sebar di Dapil III Kuningan. Sumber pendanaan ini murni dari seluruh pendapatan mutlak hak saya sebagai anggota dewan, yakni gaji selama dua bulan sejak Maret dan April, saya habiskan sampai nol rupiah untuk baksos ini,” aksi serupa juga dilakukan anggota dewan yang lain, Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti. Namun yang jelas, aksi ini setidaknya dapat menggerakan semua Anggota DPRD Kuningan agar melakukan langkah serupa.“Kalau itu saya tidak tahu, saya hanya berinisiatif sendiri tanpa ada paksaan atau instruksi partai. Namun ini juga bagian dari gerakan sosial saya sebagai kader Partai Amanat Nasional PAN,” bantuan tepat sasaran, pihaknya bersama tim, melakukan pendataan hingga tingkat rukun tetangga RT. Sehingga seluruh bantuan yang disalurkan diterima oleh warga yang betul-betul membutuhkan.“Saya bersama tim melakukan pendataan, agar bantuan ini tepat sasaran. Sehingga bantuan betul-betul bermanfaat bagi warga yang sangat membutuhkan,” ditotal, lanjutnya, seluruh gaji selama dua bulan mencapai angka Rp40 juta. Walaupun dipakai untuk bantuan kemanusiaan, Ia tetap masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari pendapatan lain. - Kenaikan tunjangan Anggota DPRD Kuningan mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, salah satunya adalah Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan. Dalam menanggapi itu digelar diskusi untuk mendapatkan titik terang. Dengan menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten dibidangnya. Diskusi digelar pada Minggu 12/12 di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Kuningan. Diskusi dihadiri langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila, Keua DPRD Kuningan dan ketua Fraksi DPRD Kuningan, Bappeda Kuningan dan Narasumber lainnya seperti Ilham ramdhani, selaku Peneliti Senior Kuningan Institute dan Dr. Casnan selaku Akademisi serta tamu undangan lainnya. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kuningan mengatakan bahwa diskusi yang digagas oleh Badan Buruh dan Pekerja PP Kuningan menyambut baik terutama untuk isu-isu yang hangat di Kuningan apalagi membahas tentang UMK di Kuningan.“Diskusi-diskusi seperti ini seharusnya dikedepankan di Kuningan. Ini untuk mennaggapi setiap permasalahan dan isu-isu hangat. Bahkan saya merasa diskusi ini penting dilakukan dalam menyampaikan aspirasi dibandingkan dengan berdemo. Saya mengucapkan terimakasih banyak kepada para narasumber dan undangan yang sudah hadir. Semga diskusi ini dapat memberikan pengetahuan dan jalan keluar untuk kemajuan Kota Kuningan” ungkap Harnida Darius dalam pembukaan diskusi. Anggi Alamsyah selaku Ketua Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila Kuningan mengatakan bahwa diskusi ini digelar karena adanya kenaikan tunjangan anggota DPRD Kuningan yang tidak sebanding dengan keadaan Kuningan yang sedang dilanda pandemic. “Saya melihat bahwa kenaikan gaji Anggota DPR Kuningan adalah hal yang seharusnya tidak dilakukan. Hal ini karena kondisi Kuningan yang sedang tidak baik. Bahkan UMK di Kuningan hanya naik 10 Ribu tapi tunjangan Anggota DPRD naik sebesar 10 Juta” Ungkap Anggi Ketua DPRD Kuningan mengatakan bahwa kenaikan tunjangan DPRD Kuningan adalah hasil kajian mendalam dari salah satu Univesitas di Bandung.“Kenaikan gaji Anggota DPRD Kuningan didasarkan atas kajian mendalam dari Universitas Pasundan. Berdasarkan dari kepatutan dan kebutuhan di Kabupaten Kuningan. Sehingga hasil kajian ini menjadi dasar dalam kenaikan gaji Anggota DPRD Kuningan” Papar Nuzul Rachdy dalam mengawali perwakilan dari Bappeda Kuningan mengatakan bahwa Antara kenaikan gaji ANggota DPRD dan Buruh tidak dapat dibandingakan karena berbeda dalam penentuan besarannya.“Saya melihat jika Gaji Buruh dan gaji Anggota DPRD itu tidak dapat diperbandingkan satu sama lain, karena dalam penentuan Gaji Buruh dan Gaji Anggita DPRD itu didasrkand engan kajian yang berbeda. Jika gaji anggota DPRD didasarkan dari pendapatan daerah dan jika gaji buruh ditetapkan oleh Provinsi, pertumbuhan ekonomi dan inflasi’” Ungkap Tatiek Ratna Mustika selaku Kabid Perencanaan, Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bappeda Senior Kuningan Institute, Ilham Ramdhani mengatakan bahwa sebenarnya kajian yang dlakukan oleh Universitas Pasundan tidak bisa disalahkan karena itu pasti dengan berbasiskan metode yang sudah direncanakan.“Saya mengapresiasi atas hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Pasundan, karena pasti dengan didasarkan dengan metode penelitian yang direncanakan dengan baik dan matang, namun saya menyangkan emang tidak ada kampus yang kompeten di Kuningan sehingga dalam menentukan kajian untuk kenaikan gaji DPRD kuningana harus dari luar Kuninga, Ungkap Ilham Ramdhani, dalam menanggapi diskusiTerakhir, diskusi di tutup dengan pemaparan Dr. Casnan yang menyampaikan tentang keterbukaan informasi public dalam kegiatan-kegiatan out.“Kenaikan Gaji Anggota DPRD Kuningan dan Kenaikan Gaji Buruh itu sudah ada tauran yang jelas, namun yang menjadi permasalahan adalah bahwa hal tersebut tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat tahunya ketika produk itu sudah jadi sehingga wajar jika banyak bermunculan pertanyaan-pertanyaan dari kalangan masyarakat”. Ungkap Dr Casnan yang juga merupakan salah satu Pimpinan Kampus STKIP Muhamadiyah Kuningan. rilis / red Kuningan By Redaksi Last updated 29 Jul 2021 Sembilan anggota DPRD Kuningan dari fraksi PDIP, rela menyumbangkan gaji mereka untuk membantu masyarakat terdampak covid-19. Mereka diwajibkan menyumbang minimal 30 juta rupiah per orang, bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada masyarakat. Informasi lengkap dan menarik lainnya di Google News dprd kuninganmenyumbangkan gaji Prev Post Wali Kota Ambon Terpapar Covid-19 Next Post Bangunan Madrasah dan Kober Terbakar Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai KUNINGAN - Selain Bupati Kuningan H Acep Purnama yang melaporkan kenaikan harta kekayaan secara online pada aplikasi KPK Komisi Pemberantasan Korupsi melalui laman web sesuai Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara LHKPN akhir tahun 2020. Ternyata ada 10 data Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Kuningan terkaya sesuai LHKPN sebagai berikut. 1. Udin Kusnedi Ia merupakan Anggota DPRD Kuningan sekaligus mantan Ketua DPD PAN Kabupaten Kuningan, yang memiliki total harta kekayaan senilai Rp 10,246 miliar. Diketahui sosok pengusaha sekaligus politisi besutan Zulhas ini memiliki 34 bidang tanah dengan luasan beragam di wilayah Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon. Selain itu, memiliki usaha di bidang transportasi dan pertanian. 2. Chartam SulaimanAnggota DPRD Kuningan juga dikenal sebagai pengusaha retail yang memiliki banyak cabang toko serba ada Toserba di wilayah Kabupaten Kuningan dengan branding Putra Cimahi PC. Total harta kekayaan senilai Rp 9,446 miliar, bersangkut merupakan Ketua DPD NasDem Kabupaten Kuningan. 3. Didit PamungkasAnggota Fraksi Golongan Karya DPRD Kuningan, Didit Pamungkas dengan jumlah total harta kekayaan senilai Rp 8,159 miliar. Politisi muda ini dikenal sebagai mantan karyawan bank terkemuka sekaligus sebagai putra dari mantan Direktur Utama Bank Jabar Banten BJB, Almarhum Umar Sjarifuddin, yang juga mengelola usaha di bidang pariwisata dan memiliki lembaga pendidikan modern di kawasan Kuningan utara. 4. Kokom KomariyahPolitisi perempuan senior di Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan memiliki harta kekayaan yang terlaporkan senilai Rp 7,654 miliar. Yang bersangkutan adalah pejabat Legislatif yang masuk sejak tahun 2009 hingga saat 2020 masih menjabat sebagai Pimpinan DPRD Kuningan. 5. JulkarnaenMerupakan sosok plitisi sekaligus Ketua Partai Bulan Bintang PBB, juga dikenal sebagai pengusaha Gas LPG yang memiliki kekayaan senilai Rp 4,065 miliar. JAKARTA - Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk gaji dan tunjangan 575 anggota DPR periode 2019 – 2024. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di Jakarta, Rabu 2/10 menyebutkan, pagu anggaran untuk DPR pada APBN Tahun 2020 mencapai Rp5,11 triliun. Sudah tentu, itu bukan hanya untuk gaji dan tunjangan wakil rakyat. Gaji dan tunjangan anggota dewan, bervariasi, dibedakan antara Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan anggota DPR. Namun jika dirinci, seorang anggota dewan bisa menerima minimal sekitar Rp50 juta yang antara lain terdiri dari gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan istri Rp420 ribu, tunjangan anak 2 anak Rp 168 ribu, uang sidang/paket Rp 2 juta, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta, tunjangan beras per jiwa Rp30 ribu, tunjangan PPH Pasal 21 Rp 2,6 juta A. Gaji dan Tunjangan Tetap 1. Gaji pokok - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 2. Tunjangan Istri - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 3. Tunjangan anak 2 anak - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 4. Uang sidang/paket Rp 5. Tunjangan jabatan - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 6. Tunjangan Beras Rp 7. Tunjangan PPh Pasal 21 Rp B. Penerimaan lain 1. Tunjangan Kehormatan - Anggota merangkap ketua Rp - Anggota merangkap wakil ketua Rp - Anggota DPR Rp 2. Tunjangan Komunikasi Intensif - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp 4. Bantuan Listrik dan Telepon Rp 5. Asisten Anggota Rp Fasilitas Kredit Mobil Rp per anggota per periode C. Biaya perjalanan 1. Uang Harian per hari a. Daerah Tingkat I per hari Rp b. Daerah Tingkat II per hari Rp 2. Uang Representasi per hari a. Daerah Tingkat I per hari Rp b. Daerah Tingkat II per hari Rp D. Rumah Jabatan 1. Anggaran Pemeliharaan - Rumah Jabatan Anggota RJA Kalibata, Jakarta Selatan Rp per tahun - Rumah Jabatan Anggota RJA Ulujami, Jakarta Barat Rp per tahun 2. Perlengkapan Rumah Lengkap E. Pensiunan - Anggota Merangkap Ketua Rp - Anggota Merangkap Wakil Ketua Rp - Anggota DPR Rp Sumber Editor E Sulaiman

gaji anggota dprd kabupaten kuningan